Reformasi Organisasi TNI

Mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana proses perubahan nama dari ABRI ke TNIKali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah reformasi organisasi TNI. Silakan di simak 🙂

Reformasi Organisasi TNI
Reformasi Organisasi TNI

Di negara modern yang demokratis, peran tentara dibatasi pada pelaksanaan perintah di bidang pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri. Perintah tersebut hanya boleh dikeluarkan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan demokratis. Kekuasaan pemerintah pilihan rakyat di atas tentara ini dikenal dengan istilah supremasi sipil.

Pemerintahan Indonesia yang terdiri dari “Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Pancasila” mempunyai suatu ciri yang khas mengenai peran tentara sebagai pemain politik yang sah. Pada tahun 1950-an, peran tersebut dikenal dengan Middle Way atau Jalan Tengah oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Nama tersebut kemudian diubah menjadi “dwi-fungsi” oleh tentara Soeharto. Namun, hakekatnya tetap sama yakni tentara menuntut dan diberi hak untuk berpolitik. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan norma supremasi sipil dalam sebuah negara demokrasi.

Adanya campur tangan dari TNI membuat sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sangat represif karena setiap tindakan dikontrol oleh TNI, birokrasi pemerintahan, dan organisasi-organisasi korporatis seperti Golkar, KNPI di bidang pemuda, SPSI untuk buruh, dan lain-lain. Hubungan sipil-militer di zaman revolusi merupakan fondasi bagi doktrin Dwifungsi serta dominasi politik tentara di Indonesia. Hal itu terjadi karena dua sebab yaitu adanya keterlibatan politik tentara sejak awal terbentuknya dan lemahnya lembaga-lembaga sipil.

Pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru terjadi penolakan secara terbuka mengenai Dwifungsi. Penolakan peran militer tersebut semakin meluas di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat yang di awal Orde Baru mendukung dan mendorong militer mengelola pemerintahan negara, kini kehilangan kepercayaannya karena militer yang merupakan kekuatan sosial politik pada kenyataannya hanya berfungsi sebagai alat pelaksana keputusan-keputusan pemerintah Orde Baru.

Sementara itu, keterbukaan politik serta kebebasan pers pasca Orde Baru juga membuka kesempatan bagi bebasnya perbincangan mengenai performance Angkatan Bersenjata selama Orde Baru. Kesempatan itulah yang melahirkan peluang bagi pemaparan yang diikuti oleh penghujatan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer selama Orde Baru. Latar belakang tersebut pula yang menjadi faktor dari lahirnya “Empat Paradigma Baru Peran Sosial Politik ABRI” pada tahun 1998. Melalui konsep “Empat Paradigma Baru Peran Sosial Politik ABRI”, militer tidak lagi memperbincangkan mengenai Dwifungsi. Namun, mereka masih berharap mendapatkan peran politik disamping peran mereka sebagai alat pertahanan.

Di sisi lain, memasuki tahun 1998, tradisi otoriter mulai ditolak dan digantikan dengan demokrasi. Beberapa detik setelah B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, ditempat yang sama Jenderal Wiranto selaku Panglima ABRI mengumumkan sikap politik ABRI terhadap kejadian tersebut. Dalam pengumuman tersebut Wiranto menjelaskan bahwa “ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia serta berdasarkan konstitusi mendukung Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia”. Adanya pernyataan tersebut membuat posisi politik militer Indonesia menjadi berubah.

Gelombang reformasi Mei 1998 telah memaksa ABRI mengadakan perubahan internal dalam organisasi hingga paradigmanya. Beberapa langkah awal reformasi organisasi TNI adalah mengubah nama ABRI menjadi TNI, kemudian diikuti dengan langkah restrukturisasi dan reorganisasi TNI. Misalnya, likuidasi beberapa organisasi ABRI yang dianggap tak sesuai dengan semangat reformasi seperti Badan Pembinaaan Kekaryaan (Babinkar) yang di era Orde Baru mengelola penempatan ABRI dalam struktur pemerintahan sipil, likuidasi Kepala Staf Komando Teritorial (Kaster) TNI, serta likuidasi Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas) yang membuat militer mengontrol kehidupan politik.

Reformasi mencanangkan Paradigma Baru ABRI melalui langkah reaktualisasi, reposisi dan redefinisi peran ABRI 1999. Pertama, mengubah cara-cara pendekatan secara langsung menjadi tidak langsung. Kedua, mengubah konsep menduduki menjadi mempengaruhi. Ketiga, mengubah dari konsep harus selalu di depan menjadi tidak harus selalu di depan. Keempat, kesiapan untuk melakukan pembagian peran dengan mitra non ABRI. Empat hal yang dicanangkan oleh Panglima ABRI Jenderal (TNI) Wiranto dinilai sebagai perubahan paradigma yang separuh hati. Makna substansial Paradigma Baru ialah ABRI tetap menganggap dirinya superior, serba lebih tahu urusan negara dan dengan sendirinya mensubordinasi politik sipil. Pola pikir semacam ini merupakan kekacauan berpikir yang serius. Akhirnya, arus reformasi terus menekan terjadinya perubahan-perubahan internal militer.

Demokratisasi politik tingkat nasional kemudian melahirkan produk regulasi politik dan kebijakan yang menata sistem keamanan nasional. Ini tercermin dalam langkah positif yang berarti berupa pemisahan TNI dan Polri, April 1999. Kemajuan ini lalu diperkuat oleh TAP MPR No. VI Tahun 2000 dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 yang mengatur tentang pemisahan peran TNI dan Polri. Pada tahun yang sama, dilakukan amandemen konstitusi UUD 1945, termasuk ketentuan Pasal 30 mengenai pertahanan dan keamanan negara yang menegaskan pembedaan fungsi pertahanan dan keamanan. Langkah-langkah ini sempat menimbulkan polemik. Kepentingan pemisahan organisasi antara TNI dengan Polri adalah sesuatu yang mendesak. Namun sebagian kalangan menilai pemisahan tugas dan peran yang dikotomis antara pertahanan dan keamanan, berpotensi menimbulkan masalah, diantaranya kebingungan dalam menangani kejahatan transnasional dan potensi konflik antara personel Polri dan TNI di lapangan.  

Regulasi politik lainnya adalah pengesahan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengatur kebijakan strategis Sistem Pertahanan Negara, termasuk pola hubungan dan wewenang Presiden, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Hal yang cukup signifikan adalah perubahan orientasi pengembangan strategi pertahanan nasional dari yang semula berbasis pada konsep Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) menjadi strategi pertahanan nasional yang berbasis maritim (kelautan). Di samping itu, untuk membantu Presiden merumuskan kebijakan-kebijakan strategis bidang pertahanan, undang-undang ini memandatkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Sayangnya, perubahan-perubahan penting ini tidak semuanya terwujud menjadi kenyataan. Realitas penerapan konsep Strategi Pertahanan Negara masih tetap bertumpu pada paradigma Orde Baru, yang mengutamakan postur angkatan darat.  

Selanjutnya, reformasi politik yang spesifik mengatur organisasi TNI ditetapkan melalui UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Regulasi ini mendapat penolakan keras dari kalangan masyarakat sipil, terutama kalangan aktivis pro-demokrasi dan HAM. Beberapa pasal yang memicu polemik adalah seputar kedudukan Panglima TNI di bawah Presiden serta kedudukannya yang diposisikan setara dengan Menteri Pertahanan, hingga rumusan tugas pokok TNI, operasi dan penggunaan kekuatan yang sempat diwarnai kontroversi ‘pasal kudeta’, serta seputar peradilan militer. Kepentingan penolakan aktivis adalah untuk mencegah penggunaan tentara ala Orde Baru, dan menjamin terbangunnya tentara profesional di bawah supremasi sipil. Di era Orde Baru, TNI memiliki wewenang eksklusif dalam mengatur dan memutuskan kebijakan pengerahan kekuatan dan perencanaan strategis, operasi, budget dan personel. Sejak ada UU Pertahanan Negara dan UU TNI, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik dari otoritas sipil, perintah Presiden dan persetujuan DPR. Sementara dalam hal kebijakan, strategi pertahanan dan dukungan administrasi maka TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan (Dephan).  

Arus reformasi juga mulai mengurangi dominasi Angkatan Darat (AD) dalam TNI. Pada era Soeharto berkuasa, jabatan Panglima TNI selalu berasal dari AD. Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden, mendobrak tradisi ini dengan mengangkat seorang Marsekal Angkatan Laut (AL) sebagai Panglima TNI. Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Abdurrahman Wahid membuat jabatan Panglima TNI diisi kembali dari AD. Di penghujung pemerintahan Megawati, Undang-undang 34/2004 tentang TNI disahkan dan menyatakan bahwa posisi Panglima TNI dijabat secara bergantian. Upaya melanjutkan kepemimpinan TNI di bawah Jenderal (AD) Ryamizard Ryacudu sempat memicu kontroversi, saat Presiden hasil Pemilu 2004 Susilo Bambang Yudhoyono tetap memutuskan Marsekal TNI AU Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI.

Meskipun saat ini posisi Panglima kembali dijabat jenderal AD, proses pergiliran matra angkatan tersebut telah turut menyumbang pembangunan tradisi yang lebih sehat di TNI. Lebih jauh lagi, implikasi kebijakan ini bisa membawa dampak positif bagi pergeseran doktrin pertahanan yang semula selalu bertumpu pada kekuatan angkatan darat, mulai bergeser perlahan pada doktrin kekuatan gabungan (joint force doctrine). Doktrin ini membawa AL dan AU tak lagi semata menjadi kekuatan pelengkap, tapi merupakan komponen pertahanan yang sama pentingnya dengan AD. Kombinasi tiga matra kekuatan pertahanan ini dalam prakteknya memang masih ada kendala. Doktrin kekuatan gabungan kerap berhenti sebatas konsep. Penggelaran pasukan TNI belum mencerminkan penerapan doktrin kekuatan gabungan, yang memperhatikan organisasi Komando Teritorial AD, Komando Strategis Pertahanan Udara, dan Komando Utama AL. Kenyataan ini membuat sistem dan postur pertahanan jadi tak efisien karena dominasi sistem komando teritorial AD menyedot banyak sumber daya personel dan anggaran.  

Usaha berikutnya yang sempat dinilai akan mengubah paradigma lama TNI adalah ketika Dephan mengeluarkan Buku Putih Pertahanan 2003. Buku ini diyakini sebagai paradigma baru TNI profesional menghadapi tantangan Abad ke-21. Seperti yang terjadi pada kebijakan sebelumnya, Buku Putih 2003 menuai kritik karena kentalnya paradigma lama. Buku ini mempersepsikan ancaman dari dalam negeri. Persepsi kedaulatan negara masih dilihat sebatas keamanan fisik teritori (homeland security). Paradigma lama keamanan yang hanya bertumpu pada keamanan teritorial ini telah melanggengkan inefektifitas dan inefisiensi pada postur TNI akibat dominasi komando teritorial AD. Buku ini pula yang membuat TNI AD, memutuskan penambahan 19 Markas Komando Resimen Militer (Makorem) dan 3 Markas Komando Distrik Militer (Makodim) pada tahun 2005. Sistem Pertahanan Negara versi Buku Putih 2003 tak mengakomodir pengembangan kekuatan gabungan antara matra darat, laut dan udara. Pada saat yang sama, buku ini mengabaikan realitas bahwa Indonesia adalah kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang, dan wilayah perairan yang luas harus dilindungi dengan memperkuat zona penyangga. Ini berarti prioritas pengembangan postur TNI harus lebih mengandalkan kekuatan angkatan laut dan udara, tanpa mengesampingkan matra darat.

Penerapan paradigma lama ini kerap menimbulkan polemik, bahkan berkontribusi bagi lahirnya ketegangan sosial, kekerasan, indispliner dan masalah kronis impunitas. Salah satu penyebab klisenya adalah kerancuan definisi atas persepsi ancaman dan paradigma kedaulatan negara yang sulit diterjemahkan dalam tataran operasional. Misalnya, apakah signifikansinya bagi pertahanan nasional dari ancaman musuh luar negeri saat kelompok-kelompok yang identik dengan perjuangan HAM, demokrasi, lingkungan, termasuk kaum buruh dan miskin kota dianggap sebagai wajah perjuangan komunisme. Bagaimana jika TNI sebagai alat pertahanan negara hanya sibuk mengurusi kelompok kritis seolah-olah ini adalah ancaman internal yang mengancam kedaulatan negara atau ideologi negara.

 
Sumber:
Said, Salim. (2001). Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.