Konferensi Asia Afrika 1955

Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II menjadi titik awal munculnya dua kekuatan raksasa yang saling bertentangan di dalam politik dunia. Kekuatan raksasa yang dimaksud adalah Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet. Pertentangan yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur tersebut sangat mempengaruhi keadaan negara-negara di benua Asia dan Afrika. Hal itu dikarenakan pada awal tahun 1950-an, benua Asia dan Afrika menjadi ajang pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Ketegangan yang terjadi tidak hanya mengenai masalah ideologi, tetapi juga hingga menimbulkan terjadinya pertempuran-pertempuran bersenjata yang mengancam perdamaian dunia, khususnya terhadap kemerdekaan dan perdamaian yang baru diraih oleh negara-negara Asia-Afrika.

Di sisi lain, Republik Indonesia sendiri saat itu menganut politik luar negeri yang dikenal dengan “politik bebas”. Sering pula politik ini diperjelas dengan menambahkan kata “aktif” sehingga menjadi politik “bebas-aktif”.[1] Kata “aktif” itu digunakan agar Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan sesuai cita-cita PBB. Sementara itu, politik luar negeri tersebut juga berarti bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif menuju perdamaian dunia atas dasar kepentingan nasional.[2] Oleh karena itu, Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo melihat perlunya keaktifan pemerintah untuk ikut serta meredakan ketegangan yang sedang terjadi antara dua kekuatan baru tersebut.

Upaya pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri dimulai pada tanggal 25 Agustus 1953, ketika ia menyampaikan program pemerintah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Selain menyampaikan program tersebut, ia juga menyatakan bahwa perlunya keaktifan pemerintah dalam meredakan ketegangan dunia yang memerlukan kerjasama dengan negara-negara yang keadaan dan kedudukannya sama dengan Indonesia. Negara-negara yang dimaksud adalah negara-negara Asia-Afrika yang mempunyai pendirian sama terhadap persoalan internasional. Pada umumnya, negara-negara Asia-Afrika merasakan pengaruh perang dingin terhadap kehidupan-kehidupan negaranya yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kelak diperlukan suatu usaha bersama untuk membebaskan negara-negara Asia-Afrika dari pengaruh perang dingin tersebut.

Solidaritas[3] Asia-Afrika ini kemudian terwujud dalam Konferensi Asia-Afrika atau dikenal pula dengan Konferensi Bandung. Cita-cita solidaritas ini sebenarnya sudah muncul sejak 1926 ketika terjadi suatu pertemuan antara pemuda-pemuda Asia-Afrika yang sedang belajar di pusat-pusat pendidikan Barat. Di Asia-Afrika, nasionalisme timbul sebagai reaksi terhadap tekanan-tekanan dari luar yang selalu menggetarkan nilai-nilai, kehormatan dan harkat nasional. Nasionalisme inilah yang telah mendorong kita kepada perjuangan untuk kemerdekaan dan emansipasi, nasionalisme inilah yang menyebabkan kita melihat kejahatan yang tak terpisahkan dari imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk-bentuk dan manifestasi-manifestasinya, dan mendorong kita kepada perjuangan untuk mengakhirinya diseluruh dunia.[4]

PERSIAPAN KONFERENSI ASIA-AFRIKA

Pada Januari 1954, Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala mengirimkan surat kepada Perdana Menteri India, Pakistan, Birma dan Indonesia. Isi dari surat tersebut terkait dengan saran dari Perdana Menteri Sir John Kotelawala untuk mengadakan sebuah konferensi yang akan diadakan di Colombo. Konferensi tersebut akan diselenggarakan untuk membicarakan tentang keamanan internasional dan stabilitas di Asia. Saran yang diajukan oleh Sir John Kotelawala ini kemudian diterima baik oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang melihatnya sebagai forum untuk mewujudkan kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika.

Konferensi diadakan di Gedung Senat di Colombo pada tanggal 28 April 1954 hingga 2 Mei 1954 dan dihadiri oleh Perdana Menteri Birma yakni U Nu, Perdana Menteri India yakni Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Pakistan yakni Mohamad Ali, dan Perdana Menteri Indonesia yakni Ali Sastroamidjojo. Dalam konferensi tersebut, Ali Sastroamidjojo menyarankan agar pertemuan-pertemuan selanjutnya diperluas dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lainnya dari Asia-Afrika.[1] Pada akhir kunjungannya di India yakni tanggal 25 September 1954, dikeluarkanlah Pernyataan Bersama Indonesia-India yang menekankan kembali perlunya diselenggarakan konferensi negara-negara Asia-Afrika yang akan bermanfaat bagi usaha menunjang perdamaian dunia serta mengadakan pendekatan-pendekatan mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi. Pernyataan senada dikeluarkan pula oleh Perdana Menteri Birma yang menganggap bahwa Konferensi Asia-Afrika perlu dan akan bermanfaat bagi perdamaian dunia.

Setelah pertemuan di India dan Burma serta penjajakan yang dilakukan oleh Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengundang para perdana menteri yang hadir di Konferensi Colombo untuk menghadiri pertemuan di Bogor pada akhir tahun 1954. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 29 Desember 1954 dengan tujuan membicarakan persiapan-persiapan terakhir Konferensi Asia-Afrika yang dicanangkan oleh Indonesia. Pada pertemuan itu, Perdana Menteri Ali menyampaikan laporan hasil penjajakannya kepada 14[2] negara tentang Konferensi Asia-Afrika, dimana 12 negara telah memberi jawaban positif dan 2[3] negara lainnya belum memberikan reaksi. Hasil positif dan sambutan baik yang diperoleh Indonesia melalui penjajakan tersebut membuat para perdana menteri yang hadir di Konferensi Bogor yakin bahwa Konferensi Asia-Afrika harus segera dilaksanakan. Pada pertemuan inilah ditentukan bahwa undangan untuk menghadiri konferensi ini pada bulan April berikutnya akan diperluas kepada kira-kira 30 pemerintahan di Asia dan Afrika termasuk Cina, Vietnam Utara dan Selatan.[4] Kemudian, persiapan tersebut telah menetapkan pula bahwa konferensi akan berlangsung di Bandung pada 18 hingga 24 April 1955. Selain itu, ditentukan pula mengenai empat tujuan pokok dari Konferensi Asia-Afrika, yakni:

  1. Untuk memajukan goodwill (kehendak yang luhur) dan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, untuk menjelajah serta memajukan kepentingan-kepentingan mereka, baik yang silih ganti maupun yang bersama, serta untuk menciptakan dan memajukan persahabatan serta perhubungan sebagai tetangga baik;
  2. Untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara yang diwakili;
  3. Untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia dan Afrika, misalnya soal-soal yang mengenai kedaulatan nasional dan tentang masalah-masalah rasialisme dan kolonialisme;
  4. Untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika, serta rakyat-rakyatnya di dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerja sama di dunia.

KONFERENSI ASIA-AFRIKA

Untuk mempersiapkan Konferensi Asia-Afrika, kelima negara sponsor[5] membentuk suatu Joint Secretariat yang berkedudukan di Jakarta dan diketuai oleh Roeslan Abdulgani. Di sisi lain, upaya pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan Konferensi Asia-Afrika dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 66 tahun 1955 yang berisi mengenai keputusan delegasi Indonesia untuk konferensi dengan ketuanya Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan anggota keseluruhan yang berjumlah 40 orang. Selain itu, pada tanggal 3 Januari 1955, dibentuk pula suatu Panitia Setempat[6] di Bandung yang diketuai oleh Sanusi Hardjadinata, Gubernur Jawa Barat. Tidak hanya itu, dalam kesempatan memeriksa persiapan-persiapan  terakhir di Bandung pada 7 April 1955, Presiden Sukarno juga meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka dan Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi-warna, serta mengganti nama sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia-Afrika. Penggantian nama tersebut bertujuan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuannya. Kemudian, pemerintah Indonesia juga membentuk Panitia Interdepartemental pada 11 Januari 1955 yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama dengan anggota-anggota dan penasehatnya yang berasal dari berbagai departemen guna membantu persiapan-persiapan konferensi tersebut.

Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia-Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan dari 25 Negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah[7], sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sementara itu, pemerintah Indonesia telah menyiapkan Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan Hotel Homann, Hotel Preanger, dan 12 hotel lainnya serta 31 bungalow di sepanjang Jalan Cipaganti, Lembang, dan Ciumbuluit sebagai tempat menginap para peserta yang berjumlah kurang lebih 1.500 orang. Selain itu, disediakan pula fasilitas akomodasi untuk kurang lebih 500 wartawan dalam dan luar negeri. Keperluan transportasi itu akan dilayani oleh 143 mobil, 30 taksi, 20 bus, dengan jumlah 230 orang sopir dan 350 ton bensin setiap hari serta cadangan 175 ton bensin. Menjelang hari penyelenggaraan konferensi, diadakanlah sebuah pertemuan informal pada tanggal 17 April 1955, diantara para pimpinan delegasi negara sponsor dan negara peserta. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang berkaitan dengan prosedur acara, pimpinan konferensi, dan lain-lain yang dipandang perlu. Beberapa kesepakatan itu berisi antara lain bahwa prosedur dan acara konferensi ditempuh dengan sesederhana mungkin dan dalam memutuskan sesuatu akan ditempuh sistem musyawarah dan mufakat (sistem konsensus).

Senin, 18 April 1955, mulai tampak kesibukan di Kota Bandung sejak pagi hari untuk menyambut pembukaan Konferensi Asia-Afrika. Kesibukan tersebut telah terlihat sejak pukul 07.00 WIB, dimana kedua tepi sepanjang Jalan Asia-Afrika yang dimulai dari depan Hotel Preanger hingga depan kantor pos telah penuh sesak oleh rakyat yang ingin menyambut dan menyaksikan para tamu yang diundang dari berbagai negara. Sementara itu, para petugas keamanan yang terdiri dari tentara dan polisi juga telah siap di tempat tugas mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian, sekitar pukul 08.30 WIB, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homann dan Hotel Preanger menuju Gedung Merdeka secara berkelompok untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia-Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing yang beraneka corak dan warna. Perjalanan[8] mereka ini kemudian disambut hangat dengan tepuk tangan dan sorak sorai riang gembira oleh rakyat yang berbaris di sepanjang Jalan Asia-Afrika. Lalu, kira-kira pada pukul 09.00 WIB, semua delegasi telah sampai dan memasuki tempat konferensi di Gedung Merdeka. Tidak lama berselang, rombongan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Sukarno dan Mohammad Hatta, tiba di depan Gedung Merdeka dan disambut oleh rakyat dengan sorak-sorai dan pekik “merdeka”. Lalu, memasuki pintu gerbang Gedung Merdeka, kedua pimpinan Pemerintah Indonesia ini disambut oleh lima perdana menteri negara sponsor.

Konferensi Asia-Afrika dibuka secara resmi setelah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia yaitu “Indonesia Raya”. Konferensi ini dibuka dengan pidato pembukaan Presiden Indonesia yang berjudul “Let a New Asia And a New Africa be Born” (Mari Kita Lahirkan Asia Baru dan Afrika Baru). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Sukarno menyatakan bahwa peserta konferensi yang mempunyai latar belakang kebangsaan, sosial, budaya, agama, sistem politik, dan warna kulit yang berbeda-beda dapat bersatu karena pengalaman pahit yang sama yakni akibat kolonialisme serta oleh keinginan yang sama dalam usaha mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia. Pada bagian akhir pidatonya[9] beliau mengatakan:

Saya berharap konferensi ini akan menegaskan kenyataan, bahwa kita pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya dapat menjadi sejahtera, apabila mereka bersatu, dan bahkan keamanan seluruh dunia tanpa persatuan Asia Afrika tidak akan terjamin. Saya harap konferensi ini akan memberikan pedoman kepada umat manusia, akan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai keselamatan dan perdamaian. Saya berharap, bahwa akan menjadi kenyataan, bahwa Asia dan Afrika telah lahir kembali. Ya, lebih dari itu, bahwa Asia Baru dan Afrika Baru telah lahir!

Pidato yang disampaikan oleh Presiden Sukarno ini kemudian mempengaruhi rapat-rapat konferensi, khususnya rapat panitia politik yang diadakan mulai 20 April 1955. Rapat panitia politik diadakan di Gedung Dwiwarna dengan membentuk 3 panitia yakni Panitia Ekonomi, Panitia Kebudayaan dan Panitia Politik. Tujuan dari diadakannya rapat panitia politik adalah membahas masalah kolonialisme yang mencakup tiga hal, yaitu: 1. Hak-hak Asasi Manusia dan hak menentukan nasib diri sendiri; 2. Persoalan-persoalan rakyat yang masih dijajah; 3. Memajukan perdamaian dunia serta kerjasama internasional.

Rapat panitia politik ini dimulai dengan pembicaraan mengenai hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan Piagam PBB, dan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk rasialisme yang dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Secara khusus Panitia Politik mendukung perjuangan rakyat-rakyat Aljazair, Maroko, Tunisia dan Palestina, sedangkan mengenai Irian Barat dan Aden Panitia menyokong posisi Indonesia dan Yaman tentang hal ini.[10] Pembicaraan mengenai Palestina ini kemudian menjadi menarik ketika negara-negara Arab, Pakistan, Afganistan, dan Iran sangat tajam sekali dalam kecaman dan kutukan terhadap Zionisme Internasional. Kemudian, mereka menyampaikan segala keluhannya terhadap tidak dilaksanakannya resolusi-resolusi PBB oleh Israel. Oleh karena itu, mereka menghendaki adanya suatu keputusan yang keras dari Konferensi Asia-Afrika.

Sempat terjadi ketegangan antara delegasi-delegasi tadi dengan Perdana Menteri Nehru mengenai Zionisme. Untuk meredam ketegangan yang terjadi, Perdana Menteri Chou En Lai menegaskan sikapnya yang jelas dan tanpa ragu-ragu di pihak Dunia Arab. Beliau juga menyetujui agar semua resolusi PBB tentang Palestina itu dilaksanakan dan ditambahkan dengan syarat tidak diperkenankannya campur tangan kekuatan luar. Pada akhirnya diputuskan suatu rumusan yang menegaskan bahwa Konferensi Asia-Afrika menyatakan sokongannya kepada hak-hal bangsa-bangsa Arab atas Palestina dan menyerukan dilaksanakannya resolusi-resolusi PBB mengenai Palestina dan menyerukan dilaksanakan tercapainya suatu penyelesaian dengan jalan damai dari masalah Palestina itu. Esok harinya, yakni hari Kamis tanggal 21 April 1955, dimulailah rapat panitia politik yang membahas mengenai soal-soal Afrika Utara dan Irian Barat. Khusus tentang Irian Barat, sejak semula pihak Indonesia tidak mencantumkannya secara eksplisit ke dalam agenda konferensi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa Indonesia sebagai negara pemrakarsa, sponsor, organisator dan tuan rumah Konferensi Asia-Afrika hendak memanfaatkan konferensi ini untuk kepentingannya sendiri.

Dalam pidato Ketua Delegasi Syria pada Rapat Umum Terbuka, ia menyinggung masalah Irian Barat yang dikatakannya sebagai peninggalan imperialisme dan kolonialisme di Asia-Afrika. Oleh karena itu, Delegasi Syria mengusulkan agar Konferensi Asia-Afrika mendukung sepenuhnya posisi Indonesia dalam perjuangannya membebaskan Irian Barat dan mendesak pihak Belanda agar bersedia membuka kembali perundingan dengan Indonesia. Beliau juga menganjurkan agar Konferensi Asia-Afrika melahirkan penyesalannya karena PBB gagal untuk membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian secara damai. Usul terakhirnya ini berbunyi:

“The Asian-African Conference regrets that the General Assembly of the United Nation has failed to assist the parties in reaching a peaceful settlement of the Problem.”[11]

Rumusan terakhir ini kemudian menimbulkan suatu perdebatan yang cukup panjang. Perdebatan tersebut terjadi karena pandangan yang berbeda dalam kata “regrets” atau “menyesalkan”. Delegasi Turki menganggap bahwa rumusan tersebut mengandung suatu kutukan terhadap PBB. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa mengutuk PBB merupakan suatu tindakan yang tidak tepat karena semua peserta konferensi mendukung cita-cita PBB.  Pendapat dari Delegasi Turki ini didukung oleh Pakistan, Iraq dan Iran, sedangkan India dan delegasi lainnya menganggap bahwa kata “regret” atau penyesalan tidak mengandung suatu kutukan.

Untuk menyelesaikan perdebatan mengenai kata “regrets” dan “condemnation” dibentuklah suatu panitia kecil[12] yang terdiri dari wakil-wakil Indonesia, Syria, Birma, RRC, Iran, Turki, Lebanon, Muangthai dan Iraq. Panitia kecil ini akhirnya sepakat untuk memperlunak rumusan resolusi tentang PBB dengan mengubah kata “penyesalan” menjadi “harapan”. Bunyi keputusan panitia kecil yaitu:

“Dalam hubungan sikap yang telah dinyatakan mengenai penghapusan kolonialisme, Konperensi Asia-Afrika menyokong kedudukan Indonesia dalam persoalan Irian-Barat, yang didasarkan pada persetujuan yang telah dicapai oleh Indonesia dan Belanda. Konperensi Asia-Afrika mendesak pemerintahan Belanda untuk secepat mungkin memulai lagi perundingan-perundingan untuk menepati kewajiban-kewajiban mereka seperti yang ditentukan dalam persetujuan tersebut diatas tadi, dan menyatakan harapan supaya PBB mau membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai penyelesaian perselisihan ini dengan jalan damai.”[13]

Dengan demikian, dukungan terhadap perjuangan Irian Barat semakin bertambah dan meluas. Keesokan harinya yaitu Jumat, 22 April 1955, suasana rapat masih diliputi dengan ketegangan yang dipicu oleh pembicaraan masalah “kolonialisme bentuk baru”. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi, Ketua Rapat Ali Sastroamidjojo menengahinya dengan mengusulkan pembentukan sebuah panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan konsensus mengenai hal tersebut. Panitia perumus[14] ini terdiri dari wakil-wakil Birma, Ceylon, India, Indonesia, Lebanon, Pakistan, Filipina, RRC, Syria dan Turki. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya panitia perumus berhasil memperoleh suatu rumusan[15] yang kompromis.

Pada hari yang sama, dilakukanlah suatu pembicaraan mengenai “peaceful-coexistence” dalam hubungan dengan blok-blok militer di Asia seperti SEATO dan CENTO. Pembicaraan tentang masalah hidup berdampingan secara damai ini dibuka oleh Perdana Menteri Birma, U Nu, dengan mengemukakan situasi dunia dewasa ini dengan segala kepentingannya yang memuncak dan dengan segala macam persenjataan konvensional nuklirnya. U Nu mengatakan bawa kita harus berani hidup berdampingan secara damai, sambil menjunjung tinggi dan menghargai kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, non-intervensi, non-agressi, serta mengembangkan kerjasama demi persamaan dan keuntungan bersama. Namun, sama halnya dengan pembicaraan sebelumnya, pembicaraan mengenai “peaceful-coexistence” diwarnai dengan perdebatan dari para peserta konferensi. Untuk meminimalisasi perdebatan yang terjadi, dilakukanlah tukar pikiran secara terbuka dalam panitia politik ini. Tukar pikiran yang dilakukan ini memberi kesempatan kepada semua peserta untuk lebih mengenal pendapat dan pendirian masing-masing mengenai masalah pemeliharaan perdamaian dunia dan hidup berdampingan secara damai. Pada akhir perdebatan dibentuklah suatu panitia perumus[16] yang terdiri dari RRC, India, Mesir, Birma, Kamboja, Lebanon, Jepang, Liberia, Ceylon, Pakistan, Turki dan Filipina.

Hari berikutnya yakni Sabtu, 23 April 1955, Ali Sastroamidjojo mengadakan sebuah jamuan makan politik di bungalownya di Ciumbuluit. Jamuan makan politik itu dihadiri oleh Perdana Menteri Nehru, Perdana Menteri Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Mohammad Ali, Perdana Menteri U Nu, Perdana Menteri Chou En Lai, Menteri Luar Negeri Pangeran Wan, dan Jenderal Romulo. Pada pertemuan tersebut, Ali Sastroamidjojo membahas mengenai ketegangan hubungan RRC dan Amerika mengenai masalah Taiwan. Sementara itu, Perdana Menteri Chou En Lai menerangkan bahwa masalah Taiwan adalah masalah dalam negeri RRC dan penyelesaiannya harus diusahakan antara pemerintah RRC dan pemerintah pelarian Chiang Kai Shek, tanpa campur tangan pihak luar. Namun, Chou En Lai sendiri mengakui adanya halangan[17] untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan pemerintahan Chiang Kai Shek. Di sisi lain, RRC bersedia mengadakan kontak dengan Amerika dan merundingkan secara damai mengenai masalah Taiwan. Kesediaan dari Chou En Lai ini kemudian dikeluarkan secara resmi kepada pers yang bunyinya:

“Rakyat Tiongkok adalah bersahabat dengan rakyat Amerika. Rakyat Tiongkok tidak suka berperang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok bersedia untuk duduk bersama-sama dengan wakil Pemerintah Amerika, dan berunding soal meredakan ketegangan di Timur Jauh dan khususnya didaerah sekitar Taiwan.[18]

Pernyataan tersebut tidak memperoleh perhatian dari Pemerintah Amerika dibawah pimpinan Eisenhower-Dulles. Kemudian, 15 tahun berikutnya hubungan antara RRC dengan Amerika mulai dirintis menuju normalisasi.

Setelah melalui sidang-sidang yang menegangkan dan melelahkan selama satu minggu, diadakanlah sidang pleno pada tanggal 24 April 1955, di Gedung Merdeka yang dimulai sejak pukul 15.00. Sidang pleno terakhir ini juga dimaksudkan sebagai Sidang Penutupan Konferensi. Ketika itu, Panitia Ekonomi dan Panitia Kebudayaan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Panita Politik. Tidak lama kemudian dilakukanlah pengesahan konsensus Panitia Ekonomi dan Kebudayaan. Langkah berikutnya yang dinantikan adalah hasil pekerjaan Panitia Perumus terkait kolonialisme dan peaceful-co-existence. Namun, hasil pekerjaan dari Panitia Perumus ini belum dapat diselesaikan karena masih terjadi ketegangan diantara kedua belah pihak. Akibatnya, Sidang Pleno ditunda untuk kurang lebih dua jam

Waktu dua jam yang diberikan pada akhirnya tidak membawa hasil apa-apa karena masih terjadi dead-lock di Panitia Perdana Menteri Nasser. Situasi dead-lock ini kemudian dapat dihilangkan ketika semua anggota Panitia Perumus merasakan bahwa kompromis Perdana Menteri Nasser cukup realistis dan cukup masuk akal untuk menjembatani pendirian kedua golongan itu. Setelah dicapai suatu kesepakatan, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menutup Sidang Panitia Politik di Gedung Dwiwarna ini sekitar pukul 17.45 dan meminta agar semua hadirin yang datang berkumpul kembali di Gedung Merdeka untuk Sidang Penutupan. Pada pukul 18.50, dibukalah Sidang Penutupan Konferensi Asia-Afrika di Gedung Merdeka. Sidang Penutupan ini menghasilkan sebuah konsensus yang dituangkan dalam komunike akhir, dimana isinya adalah mengenai:

  1. Kerjasama ekonomi;
  2. Kerjasama kebudayaan;
  3. Hak-hak Asasi Manusia dan hak menentukan nasib sendiri;
  4. Masalah rakyat jajahan;
  5. Masalah-masalah lain;
  6. Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerjasama internasional.

Deklarasi yang tercantum pada poin keenam komunike tersebut, selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Bandung atau Dasasila Bandung.

DAMPAK KONFERENSI ASIA-AFRIKA BAGI INDONESIA

1. Dukungan negara-negara Asia-Afrika terhadap Indonesia mengenai masalah Irian Barat.

Masalah Irian Barat sengaja tidak  dicantumkan Indonesia menjadi isu utama dalam Konferensi Asia-Afrika. Bahkan dalam pidato pembukaan Konfrensi Asia-Afrika yang disampaikan Presiden Soekarno tidak menyinggung sepatah katapun tentang Irian Barat.[19] Hal ini sengaja dilakukan untuk menghilangkan kesan seakan-akan Indonesia yang saat itu bertindak sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika sengaja menjadikan konferensi ini sebagai ajang untuk mencari dukungan mengenai masalah Irian Barat kepada negara-negara di Asia-Afrika. Konferensi Asia-Afrika mendesak pemerintah Belanda untuk secepat mungkin memulai lagi perundingan-perundingan untuk menepati kewajiban-kewajiban mereka seperti yang ditentukan dalam persetujuan tersebut di atas tadi, dan menyatakan harapan supaya PBB mau membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai penyelesaian perselisihan ini dengan jalan damai.”[20] Dengan keluarnya putusan tersebut negara-negara Konfrensi Asia Afrika telah resmi mendukung Indonesia secara moril dalam kasus Irian Barat.

Meskipun masalah Irian Barat akhirnya baru dapat terselesaikan akibat desakan Presiden Soekarno dengan Trikoranya pada tahun 1962 dan dengan desakan militer Irian Barat akhirnya diserahkan kembali kepada Indonesia. Walaupun demikian dukungan yang diberikan oleh negara-negara anggota Konferensi Asia-Afrika sangatlah berarti bagi Indonesia.

2. Penandatanganan Persetujuan Dwikewarganegaraan Indonesia dan RRC

Salah satu alasan utama dikemukakannya keputusan ini adalah merupakan konsekuensi dari klaim politik Mao Ze Dong yang mengatakan bahwa semua orang Cina di seluruh dunia adalah warga negara Republik Rakyat Cina. Kebijaksanaan itu kemudian ditindaklanjuti melalui penandatanganan Komunike Bersama antara Pemerintah Indonesia dan RRC mengenai perjanjian dwi kewarganegaraan. Penandatanganan itu dilakukan di kediaman Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 22 April 1955. Komunike bersama itu berbunyi:

“Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk menyelesaikan sebaik-baiknya masalah Dwikewarganegaraan, telah mengadakan perundingan pendahuluan di Peking dari tanggal 2 November sampai tanggal 23 Desember 1954 dan kemudian kedua Pemerintah tersebut berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai pada perundingan di Peking itu, mengadakan perundingan lanjutan di Jakarta dan Bandung dari tanggal 29 Maret sampai tanggal 20 April 1955. Kedua pihak berdasarkan prinsip persamaan derajat, saling memberi manfaat dan saling tidak mencampuri politik dalam negeri masing-masing, dengan kerjasama dalam persahabatan telah mengadakan perundingan yang sepenuhnya, dan mendapat persetujuan untuk membuat suatu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai masalah Dwikewarganegaraan itu.”[21]

Perjanjian tersebut ditandatangani di Bandung pada tanggal 22 April 1955 oleh Wakil-Wakil Berkuasa Penuh dari kedua pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Sunario, dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Chou En Lai. Selanjutnya, perjanjian ini mulai berlaku setelah disahkan oleh kedua Negara dan setelah diadakan pertukaran surat pengesahan di Peking.

KESIMPULAN

Lahirnya Blok Barat dan Blok Timur setelah Perang Dunia II di dalam politik dunia sangat mempengaruhi keadaan negara-negara di benua Asia dan Afrika. Adanya dua blok tersebut tidak hanya menimbulkan ketegangan, tetapi juga menimbulkan pertempuran-pertempuran bersenjata yang mengancam perdamaian dunia, khususnya terhadap kemerdekaan dan perdamaian yang baru diraih oleh negara-negara Asia-Afrika. Untuk membicarakan tentang keamanan internasional dan stabilitas di Asia, Perdana Menteri Ceylon mengundang Perdana Menteri India, Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Indonesia, dan Perdana Menteri Birma ke Colombo. Melalui pertemuan tersebut diputuskan bahwa kelak akan diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika yang akan bermanfaat bagi usaha menunjang perdamaian dunia.

Konferensi Asia-Afrika diselenggarakan di Bandung sejak 18 hingga 25 April 1955 dengan empat tujuan pokok. Pada pelaksanaannya, konferensi ini membahas mengenai kolonialisme yang masih terjadi di negara-negara Asia dan Afrika serta upaya-upaya yang harus ditempuh guna menciptakan perdamaian dunia sesuai cita-cita PBB. Konferensi ini berakhir dengan menghasilkan sebuah komunike akhir yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Bagi Indonesia, Konferensi Asia-Afrika membawa beberapa keuntungan yang nyata. Misalnya, ditandatanganinya persetujuan dwikewarganegaraan Indonesia dan RRC serta dukungan berupa putusan konferensi mengenai perjuangan merebut Irian Barat.

LAMPIRAN

DASASILA BANDUNG

  1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
  3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
  4. Tidak melakukan intervensi atau campurtangan dalam masalah-masalah domestik negara lain.
  5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara individual atau kolektif sesuai Piagam PBB.
  6. (a) Mempergunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif bagi kepentingan khusus salah satu dari negara-negara besar, dan  (b) tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
  7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial maupun kemerdekaan politik suatu negara.
  8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti: perundingan, konsiliasi, arbitrasi atau penyelesaian pengadilan, maupun cara-cara damai lainnya sesuai pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, berdasarkan Piagam PBB.
  9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
  10. Menghormati keadilan dan kewajiban internasional.

Footnote:

[1] Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 329.

[2] Roeslan Abdulgani, Mendajung Dalam Taufan: Ichtisar dan Ichtiar Politik Luar Negeri Indonesia 1956, (Jakarta: Penerbit Endang), hlm 9.

[3] Solidaritas Asia-Afrika berkaitan dengan anti kolonialisme dan anti imperialisme

[4] DR H. Roeslan Abdulgani, Pantjaran Api Nan Tak Kundjung Padam, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1963), hlm 62.

[5] Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 329.

[6] 14 negara tersebut adalah Afganistan, Mesir, Ethiophia, Iran, Iraq, Yordania, Lebanon, Liberia, Libya, Filipina, Saudi Arabia, Syria, Muangthai, dan Yaman.

[7] 2 negara yang belum memberikan reaksi adalah Filipina dan Muangthai.

[8] Michael Leifer, Politik Luar Negeri Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm 57.

[9] Negara pelopor terdiri dari Birma, Ceylon, India, Indonesia, dan Pakistan

[10] Panitia Setempat bertugas mempersiapkan dan melayani hal-hal yang bertalian dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain.

[11] Federasi Afrika Tengah menolak karena negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya.

[12] Perjalanan para delegasi dari Hotel Homann dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama “Langkah Bersejarah” (The Bandung Walks).

[13] Dr. Roeslan Abdulgani, The Bandung Connection: Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1980), hlm 195.

[14] Ibid., hlm 110.

[15] Ibid., hlm 112.

[16] Panitia kecil diketuai oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Mr. Sunario.

[17] Ibid., hlm. 114

[18] Panitia perumus diketuai oleh Oom Palar dari Indonesia.

[19] Rumusan ini berbunyi: “Kolonialisme dalam segala manifestasinya adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secepat mungkin.”

[20] Panitia perumus ini diketuai oleh Presiden Nasser dari Mesir, sedangkan Pangeran Muangthai berkedudukan sebagai reporteur.

[21] Halangan yang dimaksud adalah campur tangan Amerika.

[22] Ibid., hlm 136

[23]   Ibid., hlm 111

[24]  Ibid., hlm 114.

[25] Ibid., hlm  138.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani, Roeslan. (1956). Mendajung Dalam Taufan: Ichtisar dan Ichtiar Politik Luar Negeri Indonesia 1956. Jakarta: Penerbit Endang.

Abdulgani, DR. H. Roeslan. (1963). Pantjaran Api Nan Tak Kundjung Padam. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Abdulgani, Dr. Roeslan. (1980). The Bandung Connection: Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Jakarta: PT Gunung Agung.

Abdulgani, Dr. H. Roeslan. The Bandung Spirit And The Asian-African Press. Jakarta: Departemen Informasi RI.

Anwar, Rosihan. (2009). Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid II. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Danusaputro, Prof. MR. St. Munadjat. (1981). Asia-African Identity In World Affairs: Its Impact And Prospects For The Future. Bandung: Penerbit Binacipta.

Leifer, Michael. (1989). Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

Notosusanto, Nugroho. (2010). Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.